Kamis, 01 Mei 2014

Perekonomian Indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA
A.     Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk menjawab secara tuntas masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Pemecahan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh setiap negara tergantung dari sistem perekonomian yang dianut oleh masing-masing negara.
Menurut Bachrawi Sanusi, pemilihan sistem ekonomi yang kan diterapkan dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:
  1. Sumber-sumber historis, kultural, cita-cita, keinginan-keinginan dan sikap penduduk
  2. Sumber daya alam dan iklim
  3. Filsafat yang dimiliki dan dibela sebagian besar penduduk.
  4. Teoritis pengalaman yang dilakukan oleh penduduk.
  5. Uji coba\

B.     Macam-Macam Sistem Ekonomi

Pada dasarnya hanya ada dua bentuk sistem yang ada di dunia, yaitu sistem ekonomi liberal dansistem ekonomi sosial. Kedua sistem tersebut saling bertentangan satu sama lainnya. Akan tetapi, kenyataannya tidak ada satu negara pun di dunia ini yang melaksanakan kedua sitem tersebut di ats secara murni
.
1.        Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional pada dasarnya menganut secar bersama untuk kepentingan bersama, sesuai dengan tata cara yang biasanya ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya.
Dalm hal ini masyarakat memilki hak dan kewajiban mengatur perekonomian di daerahnya.
Sietem ekonomi tardisional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  1. Tidak adanya pemisahan yang tegas antara rumah  tangga produksi dan rumah tangga konsumsi sehingga dianggap masih dalam satu kesatuan.
  2. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana.
  3. Tidak terdapatnya pembagian kerja, jika pun ada masih sangat sederhana.
  4. Tidak adanya hubungan dengan dunia luar sehingga masyarakat sangat statis.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, dapat disimpukan bahwa sistem ekonomi tradisional mempunyai kebaikan, yaitu terjadinya persaingan yang sehar serta tidak menimbulakn tekanan jiwa dalam masyarakat karena anggota masyarakat tidak dibebani oleh target-target tertentu yang harus dicapai. Namun demikian, sistem ekonomi  ini juga mempunyai kelemahan, yaitu masyarakat sulit berkembang.

2.        Sistem Ekonomi Komando

Pada dasarnya sistem ekonomi komando ini diterapkan di negara-negara komunis/sosialis, seperti RRC dan kuba. Dalam sistem ini pemerintah sangat dominan, menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang yang diproduksi.
Sistem ekonomi komando meiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  1. Kegiatn ekonomi (produksi, konnsumsi, dan distribusi) diatur oleh pemerintah.
  2. Kekebasan individu tidak diakui.
  3. Hak milik perorangan tidak diakui
  4. Kepemilikan lat produksi sepenuhnya pada  pemerintah.
  5. Kegiatan ekonomi tidak melibatkan masyarakat atau swasta.

3.        Sistem Ekonomi Pasar (Kapitalis/Liberal)

Prinsip yang mendasari sistem ini yaitu kebebasan individu kekbebasan berusaha, kebebasan memilih, kebebasan berinisiatif, kebebasan memiliki dan sebagainya. Sistem ekonomi ini  didasari oleh kekutan yang ada di pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi sistem ekonomi liberal dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang berorientasi pada pasar.
Ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah sebagai berikut:
  1. Kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan dan dilakukan oleh swasta/masyarakat
  2. Kebebasan masyarakat untuk memilikialat-alat produksi dan berusaha diakui
  3. Hak milik perorangan diakui
  4. Keikutsertaan pemerintah dlaam bidang ekonomi dilakukan tidak secar langsung dan hanya terbatas pada pembuatan peraturan dan kebijakan ekonomi
  5. Kebebasan masyarakat untuk berinovasi dan berinvrovisasi diakui dan dihormati
  6. Kegiatan yang dilakukan bersifatprofit oriented

4.        Sistem Ekonomi Campuran (Mixed Ecconomy)

Sistem ekonomi campuran mengambil sebagian unsur-unsur pasar, tradisiomal, dan komando. Hal ini didasari kesadaran saling ketergantungan antara negara dan adanya pengaruh ekonomi global.
C.      Sistem Ekonomi Di Indonesia

Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat , dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orede Baru hingga sekarang :

·           Sistem Ekonomi Demokrasi
               Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :

1.         Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2.         Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
3.         Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4.         Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
5.         Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
6.         Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
7.         Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :

1.         Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
2.         Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3.         Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.



·           Sistem Ekonomi Kerakyatan

               Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :
1.         Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
2.         Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
3.         Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4.         Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5.         Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

D.   FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

1.        Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
2.        Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
3.        Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
4.        Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah terjadi di indonesia yaitu :
o    Semakin rusaknya sarana produksi dan komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai ekspor kita.
o    Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’.
o    Defisit anggaran negara yang makin besar.
o    Laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

E.    Evaluasi Perekonomian 2013, Prospek 2014 dan Arah Kebijakan Bank Indonesia Ke Depan

               Mengawali tahun 2014, Bank Indonesia mengadakan pertemuan awal tahun dengan media massa selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 15 sampai 17 Januari 2014 di Jakarta. Pada pertemuan tersebut jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia memaparkan hasil evaluasi perekonomian 2013, perkiraan untuk tahun 2014 dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

               Di tahun 2013 yang bisa dibilang tidak mudah, ekonomi Indonesia diprakirakan mampu tumbuh sebesar 5,7% (year on year/yoy). Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun angka tersebut merupakan sebuah prestasi. Pasalnya, tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) meningkat, dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Inflasi pun berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia ketika awal tahun 2013 yang lalu yakni di 4,5% ±1%. Realisasi inflasi tercatat di angka 8,38% (yoy) sampai akhir 2013.

               Hal ini tidak terlepas dari berbagai tekanan yang dihadapi. Pertama, guncangan ekonomi terjadi di pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat sejalan dengan sentimen negatif terhadap rencana pengurangan stimulus moneter alias tapering off di AS. Sementara kondisi ekonomi global yang menurun akhirnya mengakibatkan terjadinya guncangan kedua. Guncangan kedua  ini adalah tekanan terhadap NPI tahun 2013. Defisit transaksi berjalan diprakirakan mencapai 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih tinggi pula dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8%. Surplus di sisi transaksi modal dan finansial pun menurun. Tak sampai di situ, nilai tukar rupiah di tahun 2013 juga terus terdepresiasi disertai volatilitas yang meningkat. Pelemahan rupiah ini searah dengan pelemahan mata uang di negara kawasan.

               Kondisi terkini menunjukkan stabilitas ekonomi kembali terkendali. NPI Triwulan IV 2013 membaik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi bulanan menurun dan berada dalam pola normal. Tahun 2014, NPI diperkirakan membaik seiring penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi pada 2014 dan 2015 diperkirakan juga terkendali dalam kisaran 4,5±1% dan 4,0±1%. Pertumbuhan ekonomi  pada 2014, diperkirakan mendekati batas bawah kisaran 5,8-6,2% sejalan proses konsolidasi ekonomi domestik menuju ke kondisi yang lebih seimbang.

·           Arah kebijakan Tahun 2014

               Arah kebijakan Bank Indonesia difokuskan dan terbagi menjadi 3 (tiga) cakupan kebijakan, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, mengelola inflasi ke arah yang lebih baik dan mempersempit defisit neraca pembayaran. Kebijakan Bank Indonesia di 2014 tetap mengutamakan penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

               Di bidang moneter, kebijakan tetap diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Di bidang makro prudensial, kebijakan diarahkan untuk memitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk pengembangan industri sistem pembayaran yang lebih efisien. Seluruh kebijakan tersebut akan diperkuat dengan berbagai langkah koordinasi kebijakan bersama Pemerintah dan otoritas sektor keuangan terkait.


F.       DAFTAR PUSTAKA