Sertifikat

sertifikat "Seminar Nasional Langkah Cerdas Investasi Reksadana Syariah"

sertifikat "Notebook Tuning & Troubleshooting"

Sertifikat “Mengukur Prospek Dunia Usaha Dalam Bisnis Syariah” pada tanggal 12 Maret 2014

tulisan 4

Perekonomian nasional pada 2013 bisa dikatakan tidak secerah tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya akibat faktor eksternal dan internal.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 mencapai 5,7 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2012 yang sebesar 6,3 persen.

Faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia itu berupa ketidakpastian perekonomian global. Isu penghentian penggelontoran stimulus perekonomian AS oleh bank sentral AS, Federal Reserve, karena sejumlah indikator perekonomian menunjukkan perbaikan, menjadi salah satu penyebab ketidakpastian itu.

Banyak negara yang goyah atas kebijakan bank sentral AS itu. Indonesia menjadi salah satunya. Indonesia termasuk apa yang disebut Morgan Stanley sebagai "The Fragile Five" yakni lima negara yang paling rentan terkena kebijakan "tapering". Negara lain adalah Afrika Selatan, Brasil, India, dan Turki.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa The Fed dalam waktu dekat bakal pasti mengurangi kucuran dana sebesar 10 miliar dolar AS ke pasar keuangan negara itu dari sebelumnya sebesar 85 miliar dolar AS per bulan.

Mengapa Indonesia rentan terhadap kebijakan AS itu?

Ternyata, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini cukup tinggi yakni sekitar 6,2 persen dan dipuji dunia karena tingginya pertumbuhan itu ketika resesi dunia melanda, dibiayai oleh uang panas alias "hot money".

Uang panas yang gampang datang dan pergi itu berasal dari dana stimulus yang diluncurkan The Fed melalui kebijakan "Quantitative Easing" (QE). Dana tersebut mengalir ke Indonesia karena mampu memberi keuntungan paling besar.

Ketika isu "tapering" muncul, ekonomi Indonesia makin terpukul karena kondisi internal yang buruk berupa melemahnya ekspor Indonesia, yang selama ini didominasi ekspor sumber daya alam, dan meningkatnya impor yang didominasi jasa dan barang modal, telah menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan .

Defisit ini akhirnya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melorot. Hingga akhir tahun ini nilainya mencapai sekitar 12.200-an.

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III 2013 sebesar 8,4 miliar dollar AS atau 3,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit transaksi berjalan ini menurun dibandingkan pada kuartal sebelumnya, yakni 9,9 miliar dollar AS atau 4,4 persen dari PDB.

Penurunan ini akibat peningkatan surplus neraca perdagangan non migas seiring dengan penurunan impor nonmigas yang lebih tajam dibandingkan penurunan ekspor nonmigas, serta berkurangnya defisit neraca jasa dan pendapatan.

Dengan adanya gambaran yang jelas tentang penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah seharusnya menunjukkan upaya untuk segera memperbaiki defisit transaksi berjalan, khususnya bila "tapering" atau pengurangan stimulus terjadi.

Selama ini memang terlihat upaya mengurangi defisit transaksi berjalan baru dilaksanakan dari sisi moneter. Belum ada kebijakan sektor ril yang mendukungnya, meski pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan untuk mengurangi defisit itu pada Agustus lalu.

Kebijakan seperti pemberian insentif bagi perusahaan-perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor, peningkatan pajak bagi impor kendaraan mewah dan pengurangan penggunaan BBM dengan mendorong peningkatan penggunaan biodiesel, sampai akhir tahun ini belum sepenuhnya direalisasikan.

Ekonomi 2014

Perekonomian Indonesia pada 2014 bakal tetap dihadapkan pada ketidakpastian global di tengah ekonomi domestik yang diperkirakan mengalami penurunan pertumbuhan pada 2013 akibat upaya untuk mengurangi defisit transaksi berjalan.

Turunnya pertumbuhan ekonomi nasional itu sendiri sejalan dengan melemahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 3,8 persen dari perkiraan sebelumnya 4 persen, yang antara lain diakibatkan melemahnya perekonomian Amerika Serikat, yang pada akhir tahun ini dilaporkan membaik, serta kawasan Eropa dan perekonomian India dan China.

Pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan presiden pada tahun depan diperkirakan juga akan mewarnai perekonomian pada tahun depan itu.

Pemilu itu sendiri dimaknai beragam. Ada yang berpendapat pada tahun itu ketidakpastian berusaha akan meningkat karena terkadang pemilu diwarnai dengan tindakan anarkistis. Namun ada juga yang menilai kegiatan lima tahunan itu akan menumbuhkan optimisme karena Indonesia akan memiliki pemimpin baru.

Mungkin calon-calon pemimpin baru yang memiliki kebijakan untuk mengatasi masalah internal agar defisit transaksi berjalan berkurang, bahkan kalau bisa surplus, perlu dipertimbangkan untuk diberi kesempatan memimpin.

Kegiatan ekonomi nasional pada tahun depan sebenarnya masih sangat besar. Pemerintah masih terus melaksanakan pembangunan, antara lain di sektor infrastruktur yang membutuhkan permodalan dan pastinya bakal meningkatkan jumlah pekerjaan.

Jika pembangunan sektor infrastruktur berjalan lancar, maka itu akan berdampak pada peningkatan kegiatan lainnya seperti investasi, transportasi dan konsumsi.

Di pasar modal, sudah ada sejumlah emiten yang menyatakan bakal melepas saham perdananya atau IPO. Dengan makin meningkatnya jumlah emiten di bursa, maka kapitalisasi pasar di bursa nasional akan makin besar sehingga diharapkan makin merangsang kegiatan perekonomian.

Memang, pertumbuhan kredit perbankan pada tahun depan diperkirakan bakal turun menjadi 15 hingga 17 persen dibanding 2013 yang diperkirakan sekitar 24 persen. Ini akibat makin ketatnya ekses likuiditas yang dialami perbankan sebagai buntut lebih tingginya pertumbuhan kredit dalam tiga tahun terakhir yang sekitar 24 persen dibandingkan dengan pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) yang sekitar 19 persen.

Ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian

Namun jika otoritas mengupayakan adanya sumber pendanaan baru untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan mengembangkan "wholesale funding" seperti pasar obligasi dan sekuritisasi, maka kekhawatiran berkurangnya sumber pendanaan bakal berkurang.

Yang patut menjadi perhatian adalah bahwa dana yang ada di sistem perbankan selama ini dipenuhi oleh dana-dana asing jangka pendek, yang memang masuk ke Indonesia hanya untuk mencari keuntungan. Indonesia memang memberikan tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan negara lain.

Masuknya dana yang sering disebut sebagai uang panas itu rawan karena akan mengalir keluar jika kebijakan di dalam negeri tidak kondusif atau dinilai sudah tidak menguntungkan lagi.

Karena itu upaya untuk membuat agar dana-dana seperti itu "betah" di Indonesia harus dilaksanakan, termasuk menarik sejumlah dana milik orang Indonesia yang diparkir di luar negeri.

Barangkali untuk menjadi normal perlu ada pengorbanan. Namun, masa-masa pengorbanan itu harus diimbangi persiapan agar jika kondisi ekonomi eksternal dan internal sudah membaik, Indonesia telah siap untuk bersaing.

Siapkah Indonesia menghadapi ketidakpastian itu? Tahun 2014 akan membuktikannya.

sumber:  http://www.antaranews.com/berita/411488/ekonomi-indonesia-di-tengah-ketidakpastian

tulisan 3

Ekonomi Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi tinggi; potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia - negara dengan ekonomi paling besar di Asia Tenggara - sering disebut sebagai calon layak untuk menjadi salah satu anggota negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India dan Cina) karena ekonominya dengan cepat menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang sama dengan anggota lain tersebut. Belakangan ini sebuah kelompok baru sempat menuntut perhatian. Kelompok ini terdiri dari negara-negara berkembang yang ditandai dengan ekonomi menjanjikan yang beragam, sistem keuangan yang cukup canggih dan jumlah penduduk yang tumbuh dengan cepat. Kelompok ini dikenal dengan akronim CIVETS (Kolombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki dan Afrika Selatan) dan - kalau ditambah - angka total Produk Domestik Bruto (PDB) anggota-anggota CIVETS ini diperkirakan senilai separuh PDB global pada tahun 2020.

Contoh lain yang menggambarkan pengakuan internasional akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat adalah kenaikan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch Ratings, Moody's dan Standard & Poor's. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah dan manajemen fiskal yang bijaksana dijadikan alasan untuk kenaikan penilaian tersebut. Hal itu juga merupakan kunci dalam masuknya arus modal keuangan yang berupa dana asing ke Indonesia: baik aliran portofolio maupun investasi asing langsung (FDI) yang meningkat secara signifikan. Arus masuk FDI, yang sebelumnya relatif lemah dan mengguncang fondasi negara selama satu dasawarsa setelah Krisis Keuangan Asia, menunjukkan peningkatan tajam setelah krisis keuangan global 2008-2009.


Apa yang menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi makro yang kuat serta peningkatan investasi asing?

• Sumber daya alam/komoditas yang beragam dan melimpah
• Populasi generasi muda, besar dan sedang berkembang
• Stabilitas politik (yang relatif)
• Pengelolaan manajemen fiskal yang bijaksana sejak akhir tahun 1990-an
• Lokasi yang strategis terhadap perekonomian raksasa Cina dan India
• Upah tenaga kerja yang rendah

Dengan begitu, Indonesia sebagai ekonomi di mana peranan badan usaha milik negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta sangat besar, menunjukkan adanya tanda positif untuk awal periode perkembangan ekonomi yang penting. Namun, juga perlu disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang kompleks dan berisi risiko tertentu untuk investasi serta mengalami kesulitan dalam rangka dinamika yang unik. Agar sadar akan risiko yang terlibat dalam investasi, kami sarankan Anda untuk membaca bagian Risiko Berinvestasi di Indonesia serta mengikuti berita terbaru perkembangan politik, sosial dan ekonomi melalui bagian Berita, Bisnis dan Keuangan.
sumber: http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177

tulisan 2

Ini 4 Masalah Utama Ekonomi Indonesia

Kalangan pengusaha menilai perekonomian Indonesia masih terus bertumbuh. Di tahun politik sekali pun yang dianggap tahun yang penuh ketidakpastian, ekonomi RI masih terus bergeliat.

Namun, ada beberapa masalah utama perekonomian Indonesia yang bakal mengahambat keberlangsungan ekonomi secara umum dan khususnya dunia usaha.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero Ismed Hasan Putro mengatakan, ada 4 masalah besar yang dapat menghambat perekonomian Indonesia, salah satunya adalah utang luar negeri Indonesia yang membumbung tinggi.

"Utang luar negeri kita tinggi sekali lebih dari Rp 2.000 triliun," kata dia saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Selain masalah utang, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelontorkan pemerintah mencapai di atas Rp 300 triliun. Angka ini sangat membebani pemerintah. Sebaiknya, kata dia, anggaran yang disediakan untuk subsidi BBM dialihkan untuk infrastruktur yang membangun.

"Subsidi BBM di atas Rp 300 triliun. Ini harusnya dialihkan saja ke infrastruktur di Sulawesi misalnya atau Sumatera akan lebih membangun. Berhenti memperbesar porsi subsidi, subsidi yang menikmati orang di Jakarta, Jepang dan Korea karena kendaraan mereka laku," ungkapnya.

Di samping itu, tingginya angka impor pangan di atas Rp 300 triliun juga menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sudah saatnya Indonesia mandiri pangan.

"Impor pangan sudah lebih dari Rp 300 triliun. Indonesia sudah seharusnya tidak bergantung pada impor. Sumber daya alam kita banyak, mungkin kayak gandum memang kita belum bisa menghasilkan banyak tapi yang lain-lain seperti beras itu kan kita bisa menghasilkan sendiri," terang dia.

Hal lain soal kesenjangan ekonomi. Jurang antara si kaya dan si miskin terlampau tinggi padahal jarak tempat tinggal tidak terlalu jauh.

"Jurang kemiskinan masih banyak contohnya di Banten dan terkaya di Menteng, padahal jarak dari Banten ke Menteng itu tidak lebih dari 2 jam.
Di Menteng pakai jas yang mahal tapi masih banyak yang telanjang di Jambi, Papua, ini PR bagi presiden soal kesenjangan ini bisa diperkecil," jelasnya.

Di tempat yang sama, Chairman Sahid Group Sukamdani Sahid Gitosardjono meminta kepada pemerintahan baru untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN.

"Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bukan saja bersaing dalam komoditas tapi juga manusianya. Jadi pemerintah harus menganggarkan dana pendidikan lebih dari 20% dalam APBN supaya SDM kita bisa unggul, berbudaya dan bersaing dengan negara lain," tutupnya.

sumber: http://finance.detik.com/read/2014/03/23/155028/2533982/4/2/ini-4-masalah-utama-ekonomi-indonesia

tulisan 1

Triwulanan Perekonomian Indonesia: Investasi tidak menentu


Kuartal keempat tahun 2013 menunjukkan tanda-tanda yang baik terkait dengan penyeimbangan kembali ekonomi Indonesia sebagai tanggapan dari penyesuaian kebijakan moneter dan kurs tukar yang lalu, yang bersifat positif bagi stabilitas ekonomi makro. Laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan umumnya relatif tidak berubah, pada 5,7 persen tahun-ke-tahun, namun komposisi pertumbuhan lebih condong kepada ekspor bersih sementara investasi tetap masih tidak menguat.
Defisit neraca berjalan Indonesia mencatat penurunan tajam pada kuartal keempat tahun 2013, yang mencerminkan perubahan-perubahan tersebut, serta didukung oleh stabilisasi kondisi perdagangan dan peningkatan sementara dalam ekspor mineral sebelum berlakunya pelarangan pada bulan Januari. Hal itu telah mendukung pasar keuangan Indonesia dan kurs Rupiah, yang telah meningkat sekitar 7 persen sepanjang tahun 2014.
Investasi tetap telah mengalami moderasi yang signifikan dan kini melemah sesuai dengan standar pada beberapa tahun terakhir. Hal ini telah mendorong sebagian besar penyesuaian neraca luar negeri. Perkembangannya ke depan akan menjadi hal yang sangat penting bagi prospek pertumbuhan.
Pertumbuhan PDBdiperkirakan akan mengalami sedikit moderasi lanjutan untuk tahun 2014, menjadi 5,3 persen tahun-ke-tahun, suatu angka yang masih kokoh, pada kasus dasar (base case), dengan permintaan investasi dan konsumsi yang menghadapi kendala akibat pengaruh berkelanjutan dari penerimaan dan keuntungan dari harga-harga komoditas yang melemah, lebih ketatnya kredit, lebih tingginya biaya impor dalam Rupiah (semua dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir) dan ketidakpastian peraturan.
Kebutuhan pembiayaan bruto Indonesia dari luar negeri masih tetap signifikan, dan terdapat kebutuhan untuk mendukung investasi asing langsung, yang merupakan kontributor penting bagi investasi serta sumber valuta asing, yang telah bertahan kuat secara umum namun menunjukkan sejumlah tanda-tanda mendatar.
Investasi portofolio mencatat permulaan yang kuat memasuki tahun 2014, namun bisa mengalami gejolak.
Sektor fiskal menghadapi tekanan dari melambatnya pertumbuhan pendapatan dan tingginya belanja subsidi energi, yang secara bersama-sama dapat mendorong peningkatan defisit fiskal tahun 2014 menjadi 2,6 persen dari PDB bila tidak ada reformasi lanjutan yang dibutuhkan untuk memperluas sumber pendapatan dan membatasi biaya subsidi BBM.
Bank Dunia memperkirakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor mineral sesuai aturan yang berlaku akan menurunkan neraca perdagangan bersih sebesar $US12,5 miliar dan menyebabkan hilangnya $US6,5 miliar dalam pendapatan fiskal (termasuk royalti, pajak ekspor dan pajak penghasilan badan) untuk periode tahun 2014-17, termasuk beban sebesar $US5,5 miliar hingga 6,5 miliar terhadap neraca perdagangan pada tahun 2014. Walau tarafnya masih belum pasti, dampak negatif dari pelarangan ini, seiring dengan masalah ekonomi yang lebih luas yang timbul akibat kebijakan itu, menunjukkan perlunya upaya untuk mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan yang lebih luas guna memastikan bahwa Indonesia dapat menikmati manfaat semaksimal mungkin kekayaan mineralnya yang besar secara berkelanjutan, baik dari aspek sosial maupun lingkungan hidup.
Laporan Bank Dunia yang akan datang, “Indonesia: Avoiding the Trap” menyatakan bahwa Indonesia dapat mencapai kesejahteraan bersama, melalui pertumbuhan ekonomi pesat yang didorong oleh produktivitas serta inklusivitas, namun harus disertai dengan kemajuan dalam reformasi struktural utama dan implementasinya.
Karena terus mengalami urbanisasi yang cepat, Indonesia menghadapi tantangan dalam meminimalkan risiko-risiko bencana perkotaan dan perubahan iklim, suatu hal yang dapat terbantu dengan penerapan diagnostik risiko secara cepat.

Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Tugas 2

Berikut merupakan salah satu bentuk kebijakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun terakhir ini

Untuk memberantas kemiskinan pemerintah mempunyai banyak program yang dapat digunakan oleh warga tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan dan hak dalam berbagai bidang. Contoh program yang diterapkan yaitu seperti BLT, Jamkesmas, BOS, Bidikmisi, Raskin, PNPM Mandiri, KUR, dan lain sebagainya. Di tulisan ini saya akan menjelaskan beberapa program tersebut.

nama kebijakan: BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Bantuan Langsung Tunai itu dapat didefinisikan sebagai bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin akibat dari dampak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pada tahun 2005, Pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak.

konsep:

tujuan:

B. Tujuan Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan konsumsi Rumah Tangga Sasaran(RTS) sebagai akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai tersebut adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan

    ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Sasaran :

C. Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai

Penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.

Rumah Tangga Sasaran atau RTS adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin sesuai dengan hasil pendataan BPS dengan jumlah 19,1 juta RTS. Penggantian RTS tidak menambah quota setiap desa/kelurahan. Indikator kemiskinan yang digunakan menggunakan 14 indikator identifikasi dari BPS, dan bukan merupakan variabel intervensi.

  Landasan Hukum :

Pada Tahun 2008 Pemerintah melanjutkan skema program pengurangan subsidi BBM dari bulan Juni sampai dengan Desember 2008 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (unconditional cash transfer) sebesar Rp.100.000,- per bulan selama 7 bulan, dengan rincian diberikan Rp.300.000.- / 3 bln (Juni-Agustus) dan Rp.400.000.- / 4 bln (September-Desember). BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

 Pembahasan :

D. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai

Syarat menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbilang cukup sulit. Agar dapat menerima kartu BLT, rumah tangga yang disurvei harus memenuhi minimal sembilan dari 14 persyaratan yang telah dibuat. Sebuah rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi variabel antara lain :
1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah,atau

    tembok tanpa diplester.
4. Tidak ada fasilitas buang air atau WC.
5. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik artinya menggunakan penerangan lain

    seperti lampu minyak, obor.
6. Sumber air minum dari sumur atau mata air tidak terlindungi, sungai, atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya mampu membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar,

     buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya

     dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per tahun.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat sekolah

     dasar (SD), atau hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp

      500.000.

E. Kelemahan kebijakan BLT

Berkaca pada kebijakan BLT di masa lalu (kebijakan BLT tahun 2005) banyak kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang akan ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, antara lain :

1. Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaiakan

    kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan

    derajat dan tingkat kesejahteraan mayarakat miskin

2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi

    karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintahan terhadap kebijakan tersebut
3. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada

    ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak
4. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat
5. Peran aktif masyarakat yang kurang/minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang

    sulit direalisasikan
6. Dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat

    menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu

    menyelesaiakan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu

    menstimulus produktifitas masyarakat miskin.

Masalah :

Dampak Kenaikan Harga BBM
PT Pos Sudah Salurkan 50 Persen BLT
PT Pos Indonesia yang ditunjuk pemerintah membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warga miskin sampai Rabu (28/05) lalu mengaku telah membagikan lebih dari 50 persen dengan total nilai sebesar 118 milyar rupiah lebih dan sejauh ini mereka mengaku tak menemui hambatan.

Penyaluran Dana BLT
Uang Habis Secepat Didapat
Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Jakarta tentu saja disambut gembira oleh warga miskin. Beragam cara dilakukan agar uang 300 ribu rupiah perkeluarga tersebut bisa dengan cepat sampai dalam gengaman.

Distribusi BLT
Mensos Bantah Ada Daerah Tolak BLT
Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menegaskan, pemerintah akan menindak Pemda yang menghalang - halangi warganya menerima dana BLT sebab hingga kini tidak ada daerah yang secara resmi menyatakan menolak pelaksanaan program BLT.

Kenaikan Harga BBM
Sejumlah Masalah Pencairan BLT
Di hari pertama percairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak warga Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara yang tidak bisa mencairkan dana sebesar 300 ribu rupiah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Tolak Program BLT
Gubernur Lampung Kritik Pemerintah Pusat
Kritik pedas atas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga diungkapkan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Menurut Sjachroedin, program tersebut selain membuat warga menjadi malas, juga diperkirakan tidak akan sampai sasaran mengingat data warga miskin yang digunakan sudah kadaluarsa.

Sejumlah Lurah Tolak Terima Kartu BLT
Sejumlah kepala kelurahan di Bandung, Jawa Barat menolak pendistribusian kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari PT Pos Indonesia. Alasannya, kartu BLT masih menggunakan data keluarga miskin tahun 2005 yang menyisakan masalah seperti banyak warga miskin tidak terdata serta salah sasaran.

Bantuan Langsung Tunai
PT. Pos Hanya Salurkan Sesuai Data
PT Pos Indonesia menyatakan pihaknya hanya bertugas sebagai pembagi kupon dan penyalur dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga PT Pos tidak bisa menangani apabila muncul keluhan terkait adanya warga yang tidak kebagian.

Saran :

kenapa kebijakan BLT itu tidak di ganti saja dengan BPMU (Bantuan Pinjam Modal Usaha) dengan bunga rendah. Dimana, kebijakan itu bersifat tidak sekedar memberi bantuan sesaat, tapi harus juga menjadi solusi tepat. Untuk itu, kiranya lebih tepat jika pemerintah tidak memberi bantuan gratis, melaikan lebih baik memberi pinjaman modal dengan bunga rendah untuk usaha mandiri. Pertimbangannya : 1). jauh akan lebih mendidik jiwa dan mental rakyat agar tidak menjadi malas, 2). membuat daya pikir masyarakat lebih kreatif dan inovatif untuk membuka peluang usaha dengan sukses. 3). bantuan semacam itu insyaallah akan berjangka panjang sehingga perlahan visi-misi mengikis kemiskinan bisa tercapai 4). akan menumbuhkan banyak manusia produktif di Indonesia dengan menggalangkan wira usaha mandiri. Jadi hal, itu sama juga dengan membuka lapangan kerja baru bagi rakyat.

Referensi :

https://www.google.co.id/search?q=saran+bantuan+langsung+tunai&oq=saran+bantuan+langsung+&aqs=chrome.1.69i57j0.15040j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

http://lucerahma.blogdetik.com/index.php/2012/03/blt-kebijakan-pemerintah-yang-kurang-bijak/

http://www.indosiar.com/tag/bantuan--langsung-tunai